RANGKUMAN MATERI PKn SEMESTER II KELAS 7
INSTRUMEN HAM
· Menurut konsideran dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.
· Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6:
1) Hak-hak asasi pribadi atau hak sipil (personal rights)
Hak ini bersifat individu yang meliputi hak hidup, kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
2) Hak-hak asasi ekonomi (property rights)
Adalah hak asasi yang berhubungan dengan benda yang bernilai ekonomi, Seperti hak untuk memiliki
3) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). Bahwa setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum yang berlaku tanpa dibeda-bedakan
4) Hak-hak asasi politik (political rights)
Adalah hak dalam bidang politik dan pemerintahan, misalnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih partai yang disukai
5) Hak untuk mendapatkan tata cara peradilan dan jaminan perlindungan (procedural rights) . Hak ini diberikan bagi warga Negara yang bermasalah
6) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights).
Adalah hak warga Negara untuk memperoleh kehidupan bermasyarakat seperti : hak memilih pendidikan, hak mendapatkan pendidikan, hak
· Pada tanggal 15 Juni 1215 di kota Runnymede. Perjanjian antara kaum bangsawan dengan raja itu disebut “Magna Charta”. Intinya adalah membatasi kekuasaan raja
· Puncak perjuangan bangsa Amerika untuk memperoleh pengakuan dan persamaan hak-hak asasi manusia dicapai dengan ditandatanganinya “Declaration of Independence” pada tanggal 4 Juli 1776. Didalam Declaration of Independence tercantum jaminan hak-hak asasi manusia.
· “liberte, egalite, et fraternite” atau “kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.” Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1789 ditetapkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara atau “Declaration desdrots de I”home et du citoyen.” Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara itu disusun sebagai Mukadimah Undang-Undang Dasar Perancis yang lahir pada tanggal 13 September 1789.
· FD Roosevelt ( 1941 ) pernah menyampaikan perlunya manusia memiliki 4 kebebasan dasar yang harus diperhatikan dan dihormati , yaitu :
Ø Freedom of speech and expression
Ø Freedom of religion
Ø Freedom from want
Ø Freedom from fear
· Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . Melalui sidangnya, naskah itu diterima oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dengan ditetapkannnya UDHR maka PBB memiliki Naskah Pernyataan Umum Hak-hak asasi Manusia se-Dunia yang harus ditaati oleh semua anggota PBB. Oleh karena itu setiap tanggal 10 Desember 1948 diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
· Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia
Ø Undang-Undang Dasar 1945
Ø Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
Ø Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Ø Ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM
· Lembaga Perlindungan HAM
Ø Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
keberadaan Komnas HAM diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya.
Tujuan Komnas HAM
INSTRUMEN HAM
· Menurut konsideran dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.
· Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6:
1) Hak-hak asasi pribadi atau hak sipil (personal rights)
Hak ini bersifat individu yang meliputi hak hidup, kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
2) Hak-hak asasi ekonomi (property rights)
Adalah hak asasi yang berhubungan dengan benda yang bernilai ekonomi, Seperti hak untuk memiliki
3) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). Bahwa setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum yang berlaku tanpa dibeda-bedakan
4) Hak-hak asasi politik (political rights)
Adalah hak dalam bidang politik dan pemerintahan, misalnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih partai yang disukai
5) Hak untuk mendapatkan tata cara peradilan dan jaminan perlindungan (procedural rights) . Hak ini diberikan bagi warga Negara yang bermasalah
6) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights).
Adalah hak warga Negara untuk memperoleh kehidupan bermasyarakat seperti : hak memilih pendidikan, hak mendapatkan pendidikan, hak
· Pada tanggal 15 Juni 1215 di kota Runnymede. Perjanjian antara kaum bangsawan dengan raja itu disebut “Magna Charta”. Intinya adalah membatasi kekuasaan raja
· Puncak perjuangan bangsa Amerika untuk memperoleh pengakuan dan persamaan hak-hak asasi manusia dicapai dengan ditandatanganinya “Declaration of Independence” pada tanggal 4 Juli 1776. Didalam Declaration of Independence tercantum jaminan hak-hak asasi manusia.
· “liberte, egalite, et fraternite” atau “kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.” Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1789 ditetapkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara atau “Declaration desdrots de I”home et du citoyen.” Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara itu disusun sebagai Mukadimah Undang-Undang Dasar Perancis yang lahir pada tanggal 13 September 1789.
· FD Roosevelt ( 1941 ) pernah menyampaikan perlunya manusia memiliki 4 kebebasan dasar yang harus diperhatikan dan dihormati , yaitu :
Ø Freedom of speech and expression
Ø Freedom of religion
Ø Freedom from want
Ø Freedom from fear
· Universal Declaration of Human Rights (UDHR) . Melalui sidangnya, naskah itu diterima oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dengan ditetapkannnya UDHR maka PBB memiliki Naskah Pernyataan Umum Hak-hak asasi Manusia se-Dunia yang harus ditaati oleh semua anggota PBB. Oleh karena itu setiap tanggal 10 Desember 1948 diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
· Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia
Ø Undang-Undang Dasar 1945
Ø Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
Ø Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Ø Ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM
· Lembaga Perlindungan HAM
Ø Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
keberadaan Komnas HAM diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya.
Tujuan Komnas HAM
Tujuan Komnas HAM adalah sebagai berikut :
a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak asasi manusia.
b) Meningkatkan Perlindungan dan penegakkan HAM.
Fungsi Komnas HAM
adalah fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi.
Ø Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Ø Sekretaris Jendral Komisi Nasional HAM
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Ø Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
Ø Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejadian dilakukan
Ø Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
Ø Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
· Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencantumkan jaminan kemerdekaan berpendapat pada pasal 19 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buh pikiran melalui media apa saja dan dengan tanpa memandang batas-batas wilayah.
· Adapun jaminan untuk mengemukakan pendapat tertuang dalam :
Ø UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Ø UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Ø asas-asas yang telah diatur dalam UU tersebut. Adapun asas yang dimaksud adalah :
v Azas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
v Azas musyawarah dan mufakat,
v Azas kepastian hukum dan keadilan,
v Azas proporsionalitas, artinya kita dalam menyampaikan pendapat harus proporsional dengan masalah yang dihadapi
v Azas manfaat, artinya dalam menyampaikan pendapat harus memiliki manfaat
Bentuk-bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah :
Ø Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
Ø Pawai merupakan cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
Ø Rapat Umum
Adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
Ø Mimbar bebas adalah Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu
Ø Unjuk rasa dilarang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentudan tempat tertentu seperti tempat ibadah dan hari raya keagamaan
Ø Sebelum melakukan demonstrasi harus memberikan aparat kepolisian paling lambat 3 X 24 jam
Tempat yang dilarang/ dihindari untuk menyampaikan pendapat di muka umum agar tidak mengganggu ketertiban umum:
v Tempat ibadah
v Rumah sakit
v Bandara/ stasiun/ pelabuhan
v Istana Negara
v Instalasi strategis
Adapun waktu-waktu yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah di waktu hari-hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi,serta Waisak, dll.
RANGKUMAN MATERI PKn SEMESTER II KELAS 8
BUDAYA DEMOKRASI
Dalam budaya demokrasi pemilihan pemimpin sangat menentukan. Semakin baik budaya demokrasi maka semakin baik dalam pemilihan pemimpin.
Ada syarat pokok untuk menjadi pemimpin yaitu Iman dan Takwa, berMoral. berIlmu, Terampil dan Demokratis.(IMDIT)
Pemimpin politik berebeda dengan pejabat negara. Pejabat negara adalah seorang yang melaksanakan kebijakan publik yang dibauat oleh badan legislatif. Pmimpin politik adalah bertugas mengatur kegiatan parpol dan mengorganisir kegiatan parpol.
Pemimpin harus menghindari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Menurut UU nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelnggara negara yang bebas KKN.
Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain
Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelnggara negara dg pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau unag negara.
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum dan mengutungkan keluarganya atau kroninya.
Pelaksanaan budaya Politik menurut Henry B. Mayo :
- menyelesikan perselisihan dengan damai
- menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat
- Menjalankan pergantian pemimpin secara damai
- membatasi pemakaian kekerasan seminimum mungkin
- mengakui keankaragaman
- menjamin tegaknya keadilan
KEDAULATAN RAKYAT, SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Kedaulatan adalah kekuasan tertinggi dalam suatu negara.
Ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan kedalam dan kedaulatan ke luar
Sifat kedaulatan
- Permanen/tetap artinya kedaulatan tetap ada selama masih ada negara
- Asli artinya bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasan lain
- Tidak terbatas
- Tidak terbagi-bagi
Ada 5 macam teori kedaulatan :
- Teori kedaulatan Tuhan
- Teori kedaulatan Negara
- Teori kedaulatan Raja
- Teori kedaulatan Rakyat (demokrasi)
- Teori kedaulatan Hukum
Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan adalah pada saat :
- memilih anggota legislative (MPR) yaitu yang terdiri dari anggota DPR dan DPD
- memilih presiden dan wapres
- memilih anggota DPRD
Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Partai Politik adalah : organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok WNRI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negra melalui pemilu.
Fungsi Parpol :
- pendidikan politik
- penciptaan iklim yang kondusif
- penyerap dan penghimpun aspirasi
- partisipasi politik warga negara
- rekrutmen politik
a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak asasi manusia.
b) Meningkatkan Perlindungan dan penegakkan HAM.
Fungsi Komnas HAM
adalah fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi.
Ø Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Ø Sekretaris Jendral Komisi Nasional HAM
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Ø Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
Ø Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejadian dilakukan
Ø Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
Ø Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
· Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencantumkan jaminan kemerdekaan berpendapat pada pasal 19 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buh pikiran melalui media apa saja dan dengan tanpa memandang batas-batas wilayah.
· Adapun jaminan untuk mengemukakan pendapat tertuang dalam :
Ø UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Ø UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Ø asas-asas yang telah diatur dalam UU tersebut. Adapun asas yang dimaksud adalah :
v Azas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
v Azas musyawarah dan mufakat,
v Azas kepastian hukum dan keadilan,
v Azas proporsionalitas, artinya kita dalam menyampaikan pendapat harus proporsional dengan masalah yang dihadapi
v Azas manfaat, artinya dalam menyampaikan pendapat harus memiliki manfaat
Bentuk-bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah :
Ø Unjuk Rasa atau Demonstrasi
Kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
Ø Pawai merupakan cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
Ø Rapat Umum
Adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
Ø Mimbar bebas adalah Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu
Ø Unjuk rasa dilarang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentudan tempat tertentu seperti tempat ibadah dan hari raya keagamaan
Ø Sebelum melakukan demonstrasi harus memberikan aparat kepolisian paling lambat 3 X 24 jam
Tempat yang dilarang/ dihindari untuk menyampaikan pendapat di muka umum agar tidak mengganggu ketertiban umum:
v Tempat ibadah
v Rumah sakit
v Bandara/ stasiun/ pelabuhan
v Istana Negara
v Instalasi strategis
Adapun waktu-waktu yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah di waktu hari-hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi,serta Waisak, dll.
RANGKUMAN MATERI PKn SEMESTER II KELAS 8
BUDAYA DEMOKRASI
Dalam budaya demokrasi pemilihan pemimpin sangat menentukan. Semakin baik budaya demokrasi maka semakin baik dalam pemilihan pemimpin.
Ada syarat pokok untuk menjadi pemimpin yaitu Iman dan Takwa, berMoral. berIlmu, Terampil dan Demokratis.(IMDIT)
Pemimpin politik berebeda dengan pejabat negara. Pejabat negara adalah seorang yang melaksanakan kebijakan publik yang dibauat oleh badan legislatif. Pmimpin politik adalah bertugas mengatur kegiatan parpol dan mengorganisir kegiatan parpol.
Pemimpin harus menghindari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Menurut UU nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelnggara negara yang bebas KKN.
Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain
Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelnggara negara dg pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau unag negara.
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum dan mengutungkan keluarganya atau kroninya.
Pelaksanaan budaya Politik menurut Henry B. Mayo :
- menyelesikan perselisihan dengan damai
- menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat
- Menjalankan pergantian pemimpin secara damai
- membatasi pemakaian kekerasan seminimum mungkin
- mengakui keankaragaman
- menjamin tegaknya keadilan
KEDAULATAN RAKYAT, SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Kedaulatan adalah kekuasan tertinggi dalam suatu negara.
Ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan kedalam dan kedaulatan ke luar
Sifat kedaulatan
- Permanen/tetap artinya kedaulatan tetap ada selama masih ada negara
- Asli artinya bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasan lain
- Tidak terbatas
- Tidak terbagi-bagi
Ada 5 macam teori kedaulatan :
- Teori kedaulatan Tuhan
- Teori kedaulatan Negara
- Teori kedaulatan Raja
- Teori kedaulatan Rakyat (demokrasi)
- Teori kedaulatan Hukum
Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan adalah pada saat :
- memilih anggota legislative (MPR) yaitu yang terdiri dari anggota DPR dan DPD
- memilih presiden dan wapres
- memilih anggota DPRD
Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Partai Politik adalah : organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok WNRI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negra melalui pemilu.
Fungsi Parpol :
- pendidikan politik
- penciptaan iklim yang kondusif
- penyerap dan penghimpun aspirasi
- partisipasi politik warga negara
- rekrutmen politik
Selain parpol dalam masyarakat terdapat Infrastruktur Politik lain berupa:
- Kelompok kepentingan
- Kelompok penekan
- Media massa
- Lembaga
Prinsip-prinsip demokrasi:
- pembagian kekuasaan
- pemerintahan konstitusional
- pemerintahan berdasarkan hukum
- pemerintahan mayoritas
- pemilihan umum yang bebas
- parpol lebih dari satu
- perlindungan HAM
- pers yang bebas
- UUD yang demokratis
- Kelompok kepentingan
- Kelompok penekan
- Media massa
- Lembaga
Prinsip-prinsip demokrasi:
- pembagian kekuasaan
- pemerintahan konstitusional
- pemerintahan berdasarkan hukum
- pemerintahan mayoritas
- pemilihan umum yang bebas
- parpol lebih dari satu
- perlindungan HAM
- pers yang bebas
- UUD yang demokratis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar